NASIONAL, Uraian.id – Situasi harga beras di berbagai wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak stabil. Untuk itu Anggota DPD RI asal NTB, Mirah Midadan Fahmid, mendesak pemerintah provinsi agar tidak sekadar menjadi penonton. Ia menegaskan perlunya langkah konkret untuk memastikan distribusi beras berjalan lancar dan harga tetap terjaga di tingkat konsumen maupun produsen.
Pernyataan itu disampaikan Mirah melalui keterangan resmi, Kamis, sebagai respons atas intensifnya peran Perum Bulog Kanwil NTB dalam menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta beras premium ke pasar-pasar di daerah.
Upaya Bulog dinilai sebagai langkah taktis menghadapi gejolak harga beras yang turut dipengaruhi perkembangan kebijakan nasional, termasuk penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram.
Menurut Mirah, kebijakan intervensi pasar yang dilakukan Bulog sudah tepat karena mampu meredam tekanan harga di hilir. Namun, ia memberi catatan penting bahwa penguatan distribusi dan potensi penyerapan beras lokal tidak boleh terabaikan. Jika aspek hulu tidak diatur dengan baik, stabilisasi harga hanya akan bersifat sementara.
“Kita patut mengapresiasi Bulog NTB yang menjaga ketersediaan beras melalui SPHP dan beras premium. Namun, pemerintah daerah jangan hanya diam di hilir. Diperlukan pengawasan serius di tingkat produsen dan penggilingan agar harga gabah petani tidak naik berlebihan dan pasokan beras lokal tetap stabil di pasar,” tegasnya (30/10).
Senator asal Bima itu menilai bahwa sinergi lintas institusi harus diperkuat. Menurutnya, koordinasi antara Bulog, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, dan pemerintah kabupaten/kota tidak boleh sebatas wacana atau rapat formalitas. Ia menekankan perlunya kehadiran pemerintah di lapangan untuk memastikan kebijakan pusat benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat NTB.
Dalam pandangannya, pengawasan hulu-hilir menjadi kunci meminimalkan risiko gejolak harga yang kerap kali membebani masyarakat, sekaligus melindungi petani dari tekanan harga pasar yang fluktuatif. Ia menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan nilai jual gabah di tingkat petani agar tetap menguntungkan, sembari memastikan pasokan beras lokal ke pasar tidak tersendat.
Selain distribusi, Mirah juga menyinggung pentingnya transparansi dalam realisasi program beras SPHP. Ia menyebut bahwa skema distribusi pangan strategis seperti ini kerap menghadapi potensi penyimpangan di tingkat pedagang atau agen jika tidak diawasi dengan baik. Karena itu, ia mendorong pembentukan mekanisme pengawasan bersama yang turut melibatkan masyarakat sipil, organisasi tani, dan unsur pemerintah daerah.
“Langkah Bulog sudah baik, tetapi kerja besar ini memerlukan dukungan nyata seluruh elemen daerah agar NTB benar-benar menjadi provinsi mandiri pangan dan tahan terhadap gejolak harga nasional,” ujarnya.
Mirah menambahkan, stabilitas harga dan distribusi beras tidak boleh hanya menjadi agenda tahunan. Ia menekankan bahwa NTB memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan, dan dengan pengelolaan yang tepat serta koordinasi yang solid, provinsi ini dapat menjaga pasokan beras sekaligus melindungi kesejahteraan petani serta daya beli masyarakat.
Dengan tantangan iklim, dinamika pasar, dan gejolak harga nasional, upaya konkret dari pemerintah daerah menjadi syarat penting untuk memastikan NTB mampu menjaga kedaulatan pangan dan melindungi seluruh lapisan masyarakat dari dampak fluktuasi harga beras. Mirah menutup pesannya dengan harapan bahwa langkah-langkah strategis yang dilakukan bukan hanya reaktif, melainkan menjadi prioritas berkelanjutan bagi pemerintah daerah. (Red/KH)
