BANGKALAN, Uraian.id – Pemerintah Kabupaten Bangkalan terus memperkuat layanan publik melalui rencana pendirian Kantor Imigrasi definitif di wilayahnya. Langkah ini menandai upaya serius daerah dalam menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan dan keimigrasian yang lebih dekat, efisien, dan mudah diakses masyarakat Madura, khususnya Bangkalan tanpa perlu pergi ke luar daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan resmi antara Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, dan jajaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) di Pendopo Agung Bangkalan, Rabu 29 Oktober 2025. Pertemuan ini menjadi tonggak penting bagi percepatan realisasi pembangunan Kantor Imigrasi yang telah lama dinantikan warga.
Dalam sesi audiensi tersebut, perwakilan Kumham Imipas menegaskan kesiapan pemerintah pusat memberikan dukungan penuh, baik dalam aspek regulasi maupun pendampingan teknis. Pembangunan kantor imigrasi dipandang sebagai langkah strategis memperluas akses pelayanan dokumen keimigrasian mulai dari pembuatan paspor, visa, hingga layanan administratif lainnya sehingga tidak ada lagi hambatan jarak dan waktu bagi masyarakat.
Bupati Lukman Hakim menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan pemerintah pusat. Ia menilai kehadiran Kantor Imigrasi tidak hanya terkait peningkatan layanan, tetapi juga menjadi bentuk pemerataan akses administratif bagi seluruh warga bangsa.
“Kami menyambut baik dukungan Kumham Imipas dan siap bersinergi dalam menyiapkan sarana, prasarana, serta sumber daya pendukung untuk percepatan pembentukan Kantor Imigrasi di Bangkalan. Ini merupakan langkah strategis untuk memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat kami,” ujarnya.
Selama ini, warga Bangkalan yang hendak mengurus dokumen keimigrasian masih harus menempuh perjalanan ke daerah lain, seperti Surabaya atau Pamekasan. Kondisi tersebut seringkali memakan waktu, biaya, dan energi lebih, terutama bagi masyarakat dari daerah pelosok. Dengan hadirnya kantor imigrasi di Bangkalan, hambatan tersebut diharapkan hilang dan membuka babak baru pelayanan publik yang lebih humanis dan inklusif.
Pertemuan itu juga membahas pematangan rencana teknis, termasuk penentuan lokasi strategis, kesiapan lahan, infrastruktur pendukung, serta sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten Bangkalan menyatakan kesiapannya bergerak cepat memenuhi seluruh persyaratan administratif dan teknis demi memastikan program ini segera terealisasi.
Tak hanya berkaitan dengan pelayanan keimigrasian, keberadaan Kantor Imigrasi juga dinilai akan memberikan efek domino bagi percepatan pembangunan daerah. Arus mobilitas masyarakat yang lebih mudah diyakini dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi di Madura bagian barat. Selain itu, kehadiran fasilitas negara skala nasional ini diharapkan mampu memperkuat posisi Bangkalan sebagai pintu gerbang Pulau Madura.
Langkah tersebut sejalan dengan visi Bupati Lukman Hakim dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif, modern, serta fokus pada pelayanan publik berkualitas. Sinergi pusat dan daerah dalam program ini menjadi bukti bahwa kolaborasi menjadi kunci keberhasilan transformasi pelayanan publik di era digital dan mobilitas tinggi. (Red/KH)
